Temu Jejaring Advokasi Perlindungan Sosial Tingkat Kota Pontianak

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program salah satunya adalah Program Perlindungan Sosial. Perlindungan sosial diberikan kepada masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin. Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Pontianak menyelenggarakan Temu Jejaring Advokasi Tingkat Kota Pontianak pada tanggal 1 Juni 2015. Yang hadir pada saat itu terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Gemawan, Serikat Pekka, Sekwil Pekka, Aisyiyah, Forum Kesehatan, Komunitas LBT Pertopan dan GetsBoy dan Ibu-ibu dari Perwakilan Balai-balai Perempuan KPI Pontianak. Dinas Kesehatan, Bappeda, Pemkot, BPJS, yang turut diundang tidak bisa hadir. Dari Temu jejaring ini menghasilkan menghimpun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Perempuan  kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat yang hadir pada saat itu. Semua dapat dikomunikasikan dengan baik antara SKPD yang hadir terutama dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dengan peserta yang hadir. Dari masukan-masukan awal itu kemudian dibuat suatu rekomendasi dan komitmen bersama agar setiap permasalahan yang ada akan terus dikomunikasikan lewat forum lain sehingga nantinya permasalahan-permasalahan yang telah terurai tadi tidak akan dibahas lagi dan lebih mefokuskan kepada penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat. Instansi terkait berjanji akan melibatkan setiap organisasi masyarakat untuk menjadi mitra agar sosialisasi program perlindungan sosial ke masyarakat sampai tingkat akar rumput.