Sejarah KPI

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, disingkat Koalisi Perempuan Indonesia dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 17 Desember 1998. Koalisi Perempuan Indonesia pertama kali diumumkan berdirinya pada tanggal 18 Mei 1998 oleh sekelompok perempuan aktivis di Jakarta dengan dukungan 75 aktivis perempuan dari berbagai daerah yang menyetujui dibentuknya Koalisi Perempuan Indonesia. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan reformasi menurunkan Soeharto.

Kongres Nasional I diadakan di Yogyakarta pada 14-17 Desember 1998 yang dihadiri lebih dari 500 perempuan dari 25 propinsi dan Timor Leste. Kongres menghasilkan AD/ART, program kerja, Deklarasi Yogyakarta, 15 presidium yang mewakili kelompok kepentingan perempuan adat; lansia, jompo dan penyandang cacat; profesional; pekerja sektor informal; miskin kota; miskin desa; pemuda, pelajar& mahasiswa; perempuan yang dilacurkan; buruh; janda, perempuan kepala rumah tangga & tidak menikah;anak marjinal; petani; nelayan; ibu rumah tangga ;lesbian, biseksual dan transeksual, juga memilih Nursyahbani Katjasungkana sebagai Sekretaris Jenderal dan Antarini Arna sebagai koordinator Presidium Nasional.

Kongres II diselenggarakan pada Januari 14-18, 2005 di Jakarta. Kongres ini memilih lima Prsidium nasional dan menetapkan Masruchah sebagai Sekjend hasil pemilihan oleh anggota. Zohra Andi Baso terpilih sebagai Koordinator Presidium Nasional. Dalam Kongres ini juga memutuskan penambahan dua kelompok kepentingan baru yaitu buruh migran dan pemisahan kelompok penyandang cacat (kemampuan fisik yang berbeda) dari kelompok lansia. Kongres ini dihadiri 600 perwakilan dari Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, banten, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Utara.Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang berjuang untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudarian (sisterhood), kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non- sektarian, non- partisan, nir kekerasan, berwawasan lingkungan dan solidaritas pada rakyat kecil dan yang tertindas. Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga menolak segala bentuk diskriminasi berdasar jenis kelamin, kelas social, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda (diffable), usia, status perkawinan, pekerjaan, pandangan politik, dan perbedaan- perbedaan lainnya, serta merawat lingkungan hidup.

Selasa, 26 Mei 2015

Silatuhrahmi KPI Pontianak ke Sekwil Pekka Kalbar

Salam Keadilan dan Demkrasi

Kemarin, tepatnya tanggal 25 Mei 2015, Koalisi Perempuan Indonesia Pontianak bersama DKK dan 5 Balai Perempuan berkunjung ke sekwil Pekka Kalimantan Barat. Kunjungan yang sebelumnya telah dikomunikasikan terlebih dahulu oleh Sekcab KPI Pontianak, Desy Khairani dengan Kak Holila dari Pekka Kalbar yang sekaligus membicarakan tentang rencana pembentukan pengurus Forum Komunitas MAMPU untuk Area Kalimantan Barat. Ini adalah pertama kalinya antara KPI Pontianak kepengurusan 2012 - 2015 dan Pekka Kalbar duduk bersama untuk tujuan yang sama yaitu konsen terhadap Program Perlindungan sosial yang inklusif, transformatif dan adil gender dan Pengawalan serta ikut terlibat dalam pelaksanaan UU Desa.

Peserta yang hadir saat itu kurang lebih 30 orang. Banyak persoalan yang dibahas dari masing- masing peserta yang terlibat pada saat itu. Dan akhirnya dapat merumuskan beberapa persoalan yang mendasar yaitu permasalahan BPJS yang belom ada solusinya sampai saat ini, biaya pendidikan terutama pakaian sekolah anak yang baru mendaftar msaih memberatkan orang tua siswa, kalaupun ada seragam bantuan yang dibeli dari dana BOSS maupun bantuan pemerintah kadang kualitasnya kurang bagus dan tidak tepat waktu dibagikannya di saat anak-anak sudah membeli barulah bantuan itu datang. Raskin yang diterima masyarakat kadang kurang layak untuk konsumsi, bahan bakar minyak yang turun naik yang berdampak pada keuangan rumah tangga masyarakat, dan masih banyak lagi yang lainnya apabiila dijabar mungkin tidak aka nada habis-habisnya persoalan yang ada di masyarakat ini. Dari pertemuan dua organisasi inilah kemudian akan di tindaklajuti untuk membentuk forum komunitas yang sama-sama mendapatkan program dari AUSAID. Forum komunitas ini nantinya disebut sebagai Forum Komunitas MAMPU. Insya Allah kepanitiaan sudah terbentuk perwakilan dari dua organisasi ini,yang akan difollow up bulan Agustus  untuk melaksanakan Dialog dan pembentukan pengurus Forum Komunitas MAMPU. Harapan kami bersama supaya Forum ini akan diterima baik oleh organisasi-organisasi Perempuan yang lain dan pada akhirnya semua organisasi Perempuan bersatu padu untuk gerakan Perempuan dan tidak saling menjatuhkan atau merasa yang paling kuat. Supaya permasalahan-permasalahan yang telah terurai dapat diselesaikan bersama. Amiin
Diposting oleh di
Label:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)