Sejarah KPI

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, disingkat Koalisi Perempuan Indonesia dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 17 Desember 1998. Koalisi Perempuan Indonesia pertama kali diumumkan berdirinya pada tanggal 18 Mei 1998 oleh sekelompok perempuan aktivis di Jakarta dengan dukungan 75 aktivis perempuan dari berbagai daerah yang menyetujui dibentuknya Koalisi Perempuan Indonesia. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan reformasi menurunkan Soeharto.

Kongres Nasional I diadakan di Yogyakarta pada 14-17 Desember 1998 yang dihadiri lebih dari 500 perempuan dari 25 propinsi dan Timor Leste. Kongres menghasilkan AD/ART, program kerja, Deklarasi Yogyakarta, 15 presidium yang mewakili kelompok kepentingan perempuan adat; lansia, jompo dan penyandang cacat; profesional; pekerja sektor informal; miskin kota; miskin desa; pemuda, pelajar& mahasiswa; perempuan yang dilacurkan; buruh; janda, perempuan kepala rumah tangga & tidak menikah;anak marjinal; petani; nelayan; ibu rumah tangga ;lesbian, biseksual dan transeksual, juga memilih Nursyahbani Katjasungkana sebagai Sekretaris Jenderal dan Antarini Arna sebagai koordinator Presidium Nasional.

Kongres II diselenggarakan pada Januari 14-18, 2005 di Jakarta. Kongres ini memilih lima Prsidium nasional dan menetapkan Masruchah sebagai Sekjend hasil pemilihan oleh anggota. Zohra Andi Baso terpilih sebagai Koordinator Presidium Nasional. Dalam Kongres ini juga memutuskan penambahan dua kelompok kepentingan baru yaitu buruh migran dan pemisahan kelompok penyandang cacat (kemampuan fisik yang berbeda) dari kelompok lansia. Kongres ini dihadiri 600 perwakilan dari Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, banten, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Utara.Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang berjuang untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudarian (sisterhood), kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non- sektarian, non- partisan, nir kekerasan, berwawasan lingkungan dan solidaritas pada rakyat kecil dan yang tertindas. Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga menolak segala bentuk diskriminasi berdasar jenis kelamin, kelas social, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda (diffable), usia, status perkawinan, pekerjaan, pandangan politik, dan perbedaan- perbedaan lainnya, serta merawat lingkungan hidup.

Jumat, 07 Juni 2013

Pernyataan Sikap


PERNYATAAN
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
KENAIKAN BBM DISKRIMINATIF DAN TIDAK ADIL

Kebijakan Pemerintah Indonesia menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)  menjadi Rp 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) bagi kendaraan pribadi dan  tetap sebesar Rp 4.500 ( empat ribu lima ratus rupiah) bagi kendaraan umum  (plat kuning) adalah kebijakan yang tidak tepat. Dalam pandangan Koalisi Perempuan Indonesia kebijakan tersebut  diskriminatif dan tidak adil bagi masyarakat secara umum, terutama bagi  masyarakat pedesaan. Hingga kini, di sebagian besar desa tidak tersedia  sarana transportasi angkutan umum. Sehingga masyarakat terpaksa  menggunakan kendaraan pribadi (plat hitam) untuk memenuhi kebutuhan terhadap angkutan umum, seperti mengangkut anak sekolah serta untuk mengangkut hasil produksi (hasil pertanian, tangkapan ikan, dan hasil industri kecil). Kebijakan kenaikan harga BBM ini, akan mengakibatkan ongkos transportasi yang harus ditanggung untuk pengangkutan orang dan barang di pedesaan, menjadi lebih mahal, karena sarana transportasi yang digunakan adalah kendaraan pribadi yang harus membeli BBM sebesar Rp 6.500 per liter.Harga barang produksi akan mengalami kenaikan jauh lebih mahal dibandingkan sebelum kenaikan BBM, karena pengangkutan barang produksi menggunakan kendaraan perusahaan (pribadi-plat hitam).

Jumat, 05 April 2013

Kunjungan Anggota DPD RI ke Bulog Kalbar


Kunjungan anggota DPD RI, Ibu Hairiah, SH, MH ke Bulog Kalbar saat mendampingi Ibu-ibu Koperasi Wanita dan perwakilan Balai Perempuan dan KPI Cabang Pontianak untuk mendengarkan kebijakan dari Kepala Bulog, Bapak Hario Buwono tentang Beras Miskin.

Pendidikan Perempuan Tak Lagi Timpang

Pontianak – Perkembangan perempuan Kalbar saat ini semakin pesat. Persentase pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi jomplang (berat sebelah) sebagaimana data yang dimiliki Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam hal pendidikan.
“Sekarang ini untuk perempuan dan laki-laki sudah tidak lagi jomplang, dengan artian sudah sama rata. Apalagi didukung dengan program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ungkap Hairiah, anggota DPD RI kepada wartawan usai seminar Konsultasi Publik dan Konfercab II Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Pontianak di Hotel Transera, Sabtu (22/12).
Peningkatan SDM, diakui Hairiah harus dilakukan sedini mungkin. Ini tanggung jawab pemerintah serta seluruh pihak, terutama dalam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan menggeluti bidang-bidang kemasyarakatan. “Terutama untuk peningkatan SDM yang dibantu dengan pengadaan serta pemberdayaan yang harus dilakukan dengan pola dari sistem pemerintahan dengan target masyarakat,” tutur wanita berkerudung ini.

Hildi-Idrus Bupati dan Wabub KKU 2013-2018

Sukadana – Komisi Pemilihan Umum (KPU) KKU resmi menetapkan H Hildi Hamid dan Idrus sebagai Bupati dan Wabup terpilih Kayong Utara periode 2013-2018.
Penetapan dilaksanakan pada Rapat Paripurna Rekapitulasi Perhitungan Suara yang digelar di Ball Room Hotel Mahkota Kayong di Sukadana, Rabu (3/4).
Dalam pleno yang dihadiri seluruh calon bupati/wakil bupati dan pejabat pemerintah sipil dan militer, pimpinan parpol, serta tokoh masyarakat, hanya saksi pasangan No. 1 Jalian-Hamdan Harun yang menolak menandatangani hasil rekapitulasi.
Hildi-Idrus meraup 31.355 suara atau 41 persen kemenangan disusul pasangan independen Jalian-Hamdan Harun mengantongi 18.181 suara atau 34,91 persen.
Pleno terbuka dan terbuka untuk umum ini dipimpin Ketua KPU KKU, H Dedy Efendy SH didampingi seluruh anggotanya. Sedangkan saksi No. urut 1 dimandatkan kepada Abdul Rahman dan Abdul Samad.
Pasangan No. 2 mengutus Sy Mussadeq ST dan Rudi Handoko, pasangan No. 3 diwakili saksi Rudi Darmadi dan Sudianto, sedangkan No. 4 memercayakan Abdul Rani dan Gusti Imran Noor.
“Kami menolak hasilnya, karena itu kami tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara ini. Kami hanya bersedia menandatangani berkas yang keberatan karena ini akan jadi bukti untuk membawa perkara ini ke MK,” ujar Abdul Karim.

Rabu, 03 April 2013

Ketua Bukanlah Seorang Komandan

 Putra Putussibau Ketua Mahkamah Konstitusi

Mahfud MD: Selamat Menerima Beban


Yihaaa! Satu lagi putra Kalbar mengharumkan nama daerah. Tak tanggung-tanggung, Muhammad Akil Mochtar terpilih menggantikan Mahfud MD yang purnatugas pada 1 April 2013. Dalam pemilihan yang dilakukan Rabu (3/4) siang, Akil terpilih menjadi orang nomor satu di Mahkamah Konstitusi (MK), untuk periode 2 tahun 6 bulan ke depan.
Jumlah Hakim MK ada sembilan. Dengan komposisi, 3 orang berlatar belakang DPR, 3 orang dari pemerintah, dan 3 orang dari Mahkamah Agung.
Terpilihnya pria kelahiran Putussibau ini, barangkali lebih mudah dibanding jatuh bangun hidupnya. Tampak dari sehari sebelumnya (Selasa, 2/4), Akil memang sudah digadang-gadang sebagai calon terkuat. Dia diunggulkan atas dua wakil politisi Senayan lainnya—Hamdan Zoelva dan pengganti Mahfud, Arief Hidayat—.
Dan... Ya, dia menang mutlak. Ketok palu pimpinan Rapat Permusyawaratan Hakim, Wakil Ketua Ahmad Sodiki, mengisyaratkan kemenangan Akil. Tok Tok Tok... Dia unggul mutlak dari Harjono yang menjadi pesaing utamanya. Akil memperoleh 7 suara. Sementara Harjono, hanya memperoleh 2 suara. Tepuk tangan pun membahana, Plok Plok Plok....
Pemilihan dilaksanakan dari pukul 11 hingga pukul 1 siang. Dan, proses pemungutan suara berlangsung tiga putaran.

Kamis, 28 Maret 2013

Laporan Konfercab 2




LAPORAN


SEMINAR DAN DISKUSI PUBLIK
KONFERENSI CABANG KE II KOALISI PEREMPUAN INDONESIA KOTA PONTIANAK


“ PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PASKA MDG 2015 “



 


OLEH
CABANG PONTIANAK

Laporan Kegiatan BP Seruni



1.       Arisan setiap tgl 16 diisi dengan pendidikan dan penyuluhan
2.       Penyuluhan anti narkoba
3.       Penyuluhan anti korupsi
4.       Pembuatan bunga dari bahas bekas
5.       Praktek membuat kue
6.       Pendidikan kilat perempuan berpolitik
7.       Pengajian yasinan setiap minggu malam Juni-Oktober
8.       Penanggulangan hemat listrik dari kantor cabang
9.       Dialog interaktif tentang Beras Raskin di TVRI
10.   Menyantuni anak yatim
11.   Membagikan Hewan kurban untuk anak yatim dan kaum dhuafa
12.   Sunatan Massal dan santunan pada 10 muharram

Laporan Kegiatan BP Lancang Kuning



1.  Membawa kelopok Resti untuk ke VCT
2.  Pemberdayaan perempuan dan HIV
3.  Sosisaliasasi HIV/AIDS
4.  Pelatihan KSBSI
5.  Penyuluhan Narkoba
6.  Pelatihan Salon dan Kecantikan

Laporan Kegiatan Balai Perempuan Teratai Putih



1.    Sosialisasi anti kekerasan dan Traffiking terhadap anak di TPS 2011
2.    Pertemuan bulanan  DU tiap minggu ke 2
3.    Pertemuan bulanan
4.    Workshop PPSW Borneo
5.    Sosialisasi KSBSI
6.    Kunjungan kerja koorcab ke kelompok dan sosialiasasi perkembangan ekonomi
7.    Seminar kerja layak PRT sosialisasi asa puan
8.    Mengkuti kegiatan rapat akhir tahun CU
9.    Kegiatan rakernas 17 Januari 2012 ke III
10.Pelatihan wirausaha dari PD Salimah
11.Ikut pendidikan kewirausahaan di BI
12.Seminar sehari ( lembaga Gemawanm )
13.Kegiatan pelatihan olahan makanan pisang oleh Disperindag
14.Pelatihan Disperindagkop

Laporan Kegiatan Balai Perempuan Corak Insang



1.    Sosialisasi anti kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak setiap satu bulan sekali dari April – Desember 2012
2.    Menggalang kepedulian dan kebersamaan pada perempuan Lansia dengan melakukan senam sehat Lansia setiap hari minggu pagi