PKD di Balai Perempuan Nusa Indah

Balai Perempuan Nusa Indah pesertanya cukup aktif dan antusias, di BP ini pesertanya dari kelompok Mahasiswa, Informal dan Profesional. Untuk PKD di BP Nusa Indah dilakukan dari tanggal 9 s/d 12 Juli 2015.

PKD di Balai Khatulistiwa

Peserta Balai Perempuan Khatulistiwa paling banyak dari 2 balai perempuan lainnya, di BP ini terdiri dari 2 kelompok kepentingan yaitu kelompok kepentingan Ibu rumah tangga dan informal, di BP Khatuliswa pesertanya memang kurang aktif dibandingkan 2 BP yang lain, tapi mereka punya semangat yang kuat untuk belajar dan mengikuti PKD yang diselenggarakna dari tanggal 4 s/d 7 Juli 2015. Karena kebanyakkan aktifitas peserta hanya ibu rumah tangga jadi waktu diskusi Analisa sosial peserta kurang begitu tahu tentang kondisi perempuan yang ada di sekitar mereka.

Hasil-hasil Pendidikan Kader Dasar:

PKD di Balai Lancang Kuning

Pelaksanaan PKD di BP Lancang Kuning  pada tanggal 29 Juni sampai dengan 02 Juli 2015. Diikuti oleh 30 Orang peserta. PKD dilaksanakan di kediaman Ibu Nelly yang merupakan salah satu anggota BP Lancang Kuning yang beralamat di Jalan Pelabuhan rakyat, Gg Karya Tani Jalur 3 Nipah Kuning, Pontianak Barat. Difasilitasi oleh Nafidatul Hima dari KPI cabang Bojonegoro, Jawa Timur. Sebagai Pelaksana Kegiatan adalah KPI Cabang Pontianak dan notulensi di buat oleh Essy Triningsih. Adapun hasil dari pelaksanaan PKD di BP Lancang Kuning adalah sebagai berikut :

REMBAPE I BALAI PEREMPUAN SERUNI

Alhamdulillah kerap kali kami ucapkan kepada Dzat yang memiliki segalanya, karena telah memberikan kesehatan dan waktu yang dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk perbaikan dan perubahan perempuan-perempuan yang lebih baik untuk menjadi perempuan yang cerdas dan mandiri. Rembuk Balai Perempuan untuk pertama kalinya dapat dilaksanakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Pontianak di Balai Perempuan Seruni yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 2 Gg Pembangunan Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur dikediaman Ibu Astuti yang merupakan koordinator BP Seruni tersebut. Rembape I ini memilih kembali kepengurusan di tingkat Balai Perempuan. Dan yang  terpilih dari Balai Perempuan Seruni Periode 2015 - 2018 adalah :

1. Sekretaris Balai : Ibu Syamsiyah, M.Y

2. KK IRT : Ibu Samini

3. KK Informal : Aisyah

4. KK Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa : Siti Hardianti

Selain Rembape, pada kesempatan ini, pengurus balai juga langsung melasanakan rapat kerja balai untuk mengagendakan program kerja jangka pendek. Terharu pada saat mengetahui bahwa Nilai-nilai Koalisi Perempuan Indonesia masih ada di hati ibu-ibu walaupun pengurus cabang sempat mengalami kevakuman hampir 2 tahun lamanya, begitu ucap sekcab KPI Pontianak Desy Khairani. Insya Allah tahun ini ( 2015 ) merupakan tahun terakhir jabatan  pengurus cabang, kami akan memaksimakan waktu yang ada untuk memberikan semangat kepada ibu-ibu di balai-balai perempuan agar tetap dan mau menghidupkan organisasi ini kembali dengan terus bersinergi untuk melaksanakan program-program yang telah diamanatkan dalam Konfercab dan Rakernas. Insya Allah

Temu Jejaring Advokasi Perlindungan Sosial Tingkat Kota Pontianak

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program salah satunya adalah Program Perlindungan Sosial. Perlindungan sosial diberikan kepada masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin. Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Silatuhrahmi KPI Pontianak ke Sekwil Pekka Kalbar

Salam Keadilan dan Demkrasi

Kemarin, tepatnya tanggal 25 Mei 2015, Koalisi Perempuan Indonesia Pontianak bersama DKK dan 5 Balai Perempuan berkunjung ke sekwil Pekka Kalimantan Barat. Kunjungan yang sebelumnya telah dikomunikasikan terlebih dahulu oleh Sekcab KPI Pontianak, Desy Khairani dengan Kak Holila dari Pekka Kalbar yang sekaligus membicarakan tentang rencana pembentukan pengurus Forum Komunitas MAMPU untuk Area Kalimantan Barat. Ini adalah pertama kalinya antara KPI Pontianak kepengurusan 2012 - 2015 dan Pekka Kalbar duduk bersama untuk tujuan yang sama yaitu konsen terhadap Program Perlindungan sosial yang inklusif, transformatif dan adil gender dan Pengawalan serta ikut terlibat dalam pelaksanaan UU Desa.

Need Assesment di Balai Perempuan Corak Insang

Brieving Sekcab, Presnas KK Profesional dan DKK KPI Pontianak Persiapan Assesment Perlindungan Sosial dan Kelompok Kepentingan

Pengumuman dan Panduan Rekrutmen Pendamping Dana Desa 2015 dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

A. PENDAHULUAN 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah III (2015– 2019) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa akan dilaksanakan melalui implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Presiden Nomor 12 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengamanatkan bahwa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain daripada itu, Nota Keuangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 mengamanatkan bahwa pengelolaan anggaran dalam rangka penyelesaian akhir PNPM MPd menjadi tanggung jawab Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Desa memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sekaligus mendampingi penyelesaian akhir PNPM MPd. Dalam rangka mendukung kelancaran implementasi UU Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa, sekaligus penyelesaian akhir PNPM MPd, Pemerintah akan melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional. Untuk itu, Pemerintah akan mendayagunakan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sedangkan melalui pendamping profesional akan dibantu tenaga ahli dan tenaga pendamping.

Mengingat rentang kendali yang luas, dalam hal pembinaan dan pengelolaan pendampingan maka Pemerintah akan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi. Untuk itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan pendamping, dipandang perlu disusun Panduan Rekrutmen Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kecamatan yang akan digunakan oleh Satker Pelaksana Dekonsentrasi. 

Assessment Perlindungan Sosial Dan Kelompok Kepentingan Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Pontianak

TOR (Term Of Reference)

Assessment Perlindungan Sosial Dan Kelompok Kepentingan Perempuan

Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Pontianak

Tahun 2015

I.           Latar Belakang

Koalisi Perempuan Indonesia yang didirikan pada Mei 1998 atas prakarsa para aktivis perempuan di indonesia yang menjadi bagian dari gerakan reformasi. KPI kemudian merumuskan tujuan organisasinya dalam kerangka untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Koalisi Perempuan Indonesia dalam organisasi gerakannya memiliki kelompok-kelompok kepentingan perempuan yang terus bertambah berdasarkan kebutuhan dan kepentingan perempuan yang perlu diperjuangkan di Indonesia. Terdapat kurang lebih 18 kelompok kepentingan dalam Koalisi Perempuan Indonesia yang masuk dan diatur dalam AD/ART KPI.

Kelompok Kepentingan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dasar dan strategis perempuan yang perlu diperjuangkan dalam kerangka pemenuhan kepentingan-kepentingan strategis perempuan. Memenuhi kepentingan strategis perempuan adalah upaya jangka panjang dan berkaitan dengan upaya memperbaiki posisi sosial perempuan. Termasuk dalam kepentingan-kepentingan strategis ini adalah perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dimana saja dan dalam bentuk apapun, keterlibatan perempuan diberbagai proses kebijakan,  akses terhadap proses-proses demokratis yang partisipatoris, termasuk dalam hal akses perlindungan sosial bagi perempuan.

Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Pontianak (KPI Cabang Pontianak) yang merupakan salah satu dari gerakan KPI tingkatan wilayah Indonesia yang menyentuh langsung perempuan-perempuan ditingkatan Kecamatan atau KPI Cabang sampai ketingkatan Desa atau Balai. Berdasarkan Konferensi Cabang  ditahun 2012 terdapat 4 kelompok kepentingan (KK) perempuan KPI Pontianak, yaitu KK Perempuan Ibu Rumah Tangga ( IRT ), KK Perempuan Profesional, KK Perempuan Pekerja Sektor Informal, dan KK Perempuan Lesbian, Biseksual danTransgender            ( LBT ).

Struktur Organisasi KPI Cabang Pontianak

Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nomor 121/Kep,KPI-Nas/XII/2012 Tentang Pengesahan Pengurus Cabang Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Sekretariat Cabang Pontianak,  Mengesahkan Saudari Desy Khairani, SH sebagai Sekretaris Cabang Untuk Periode Kepengurusan 2012-2015 dan Berikut Nama-Nama Dewan Kelompok Kepentingan Periode Kepengurusan 2012 - 2015

1. KK Perempuan Ibu Rumah Tangga                                          ( Jaerinah )
2. KK Perempuan Lesbian, Transgender dan Biseksual ( LBT )  ( Monalisa )
3. KK Perempuan Pekerja Sektor Informal                                   ( Essy Triningsih )
4. Perempuan Profesional                                                              ( Puji Astuti )

Lokakarya Penguatan Sub Mitra Program MAMPU

         A.  Latar Belakang

Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) adalah sebuah program bersama antara the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Bappenas. Program ini diimplementasikan oleh Cowater International dengan tujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan penghidupan bagi perempuan miskin di Indonesia, dengan memperkuat organisasi yang tertarik dengan isu jender dan perempuan serta anggota parlemen guna mempengaruhi  pelayanan dan kebijakan pemerintah melalui lima bidang tematik:

1.   Meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial.

2.   Meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja.

3.   Memperbaiki kondisi untuk migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri.

4.   Menguatkan kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi.

5.   Menguatkan kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.