Sejarah KPI

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, disingkat Koalisi Perempuan Indonesia dikukuhkan melalui Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 17 Desember 1998. Koalisi Perempuan Indonesia pertama kali diumumkan berdirinya pada tanggal 18 Mei 1998 oleh sekelompok perempuan aktivis di Jakarta dengan dukungan 75 aktivis perempuan dari berbagai daerah yang menyetujui dibentuknya Koalisi Perempuan Indonesia. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan reformasi menurunkan Soeharto.

Kongres Nasional I diadakan di Yogyakarta pada 14-17 Desember 1998 yang dihadiri lebih dari 500 perempuan dari 25 propinsi dan Timor Leste. Kongres menghasilkan AD/ART, program kerja, Deklarasi Yogyakarta, 15 presidium yang mewakili kelompok kepentingan perempuan adat; lansia, jompo dan penyandang cacat; profesional; pekerja sektor informal; miskin kota; miskin desa; pemuda, pelajar& mahasiswa; perempuan yang dilacurkan; buruh; janda, perempuan kepala rumah tangga & tidak menikah;anak marjinal; petani; nelayan; ibu rumah tangga ;lesbian, biseksual dan transeksual, juga memilih Nursyahbani Katjasungkana sebagai Sekretaris Jenderal dan Antarini Arna sebagai koordinator Presidium Nasional.

Kongres II diselenggarakan pada Januari 14-18, 2005 di Jakarta. Kongres ini memilih lima Prsidium nasional dan menetapkan Masruchah sebagai Sekjend hasil pemilihan oleh anggota. Zohra Andi Baso terpilih sebagai Koordinator Presidium Nasional. Dalam Kongres ini juga memutuskan penambahan dua kelompok kepentingan baru yaitu buruh migran dan pemisahan kelompok penyandang cacat (kemampuan fisik yang berbeda) dari kelompok lansia. Kongres ini dihadiri 600 perwakilan dari Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, banten, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Utara.Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang berjuang untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudarian (sisterhood), kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non- sektarian, non- partisan, nir kekerasan, berwawasan lingkungan dan solidaritas pada rakyat kecil dan yang tertindas. Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga menolak segala bentuk diskriminasi berdasar jenis kelamin, kelas social, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda (diffable), usia, status perkawinan, pekerjaan, pandangan politik, dan perbedaan- perbedaan lainnya, serta merawat lingkungan hidup.

Jumat, 05 April 2013

Hildi-Idrus Bupati dan Wabub KKU 2013-2018

Sukadana – Komisi Pemilihan Umum (KPU) KKU resmi menetapkan H Hildi Hamid dan Idrus sebagai Bupati dan Wabup terpilih Kayong Utara periode 2013-2018.
Penetapan dilaksanakan pada Rapat Paripurna Rekapitulasi Perhitungan Suara yang digelar di Ball Room Hotel Mahkota Kayong di Sukadana, Rabu (3/4).
Dalam pleno yang dihadiri seluruh calon bupati/wakil bupati dan pejabat pemerintah sipil dan militer, pimpinan parpol, serta tokoh masyarakat, hanya saksi pasangan No. 1 Jalian-Hamdan Harun yang menolak menandatangani hasil rekapitulasi.
Hildi-Idrus meraup 31.355 suara atau 41 persen kemenangan disusul pasangan independen Jalian-Hamdan Harun mengantongi 18.181 suara atau 34,91 persen.
Pleno terbuka dan terbuka untuk umum ini dipimpin Ketua KPU KKU, H Dedy Efendy SH didampingi seluruh anggotanya. Sedangkan saksi No. urut 1 dimandatkan kepada Abdul Rahman dan Abdul Samad.
Pasangan No. 2 mengutus Sy Mussadeq ST dan Rudi Handoko, pasangan No. 3 diwakili saksi Rudi Darmadi dan Sudianto, sedangkan No. 4 memercayakan Abdul Rani dan Gusti Imran Noor.
“Kami menolak hasilnya, karena itu kami tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara ini. Kami hanya bersedia menandatangani berkas yang keberatan karena ini akan jadi bukti untuk membawa perkara ini ke MK,” ujar Abdul Karim.

Sementara saksi tiga pasangan lainnya membubuhkan tanda tangan atas hasil rekapitulasi. “Hasil pleno ini sah, walau ada pasangan yang menolak untuk menandatangani Berita Acara,” kata Ketua KPU KKU H Dedy Efendi SH menjawab wartawan usai acara.
Penolakan pasangan Jalian-Hamdan kata Dedy tidak memengaruhi hasil perolehan suara maupun penetapan pasangan yang memenangkan Pilkada.
Dalam pleno kemarin, enam PPK secara bergiliran menyampaikan rekap dengan semua saksi tidak ada yang menyangkal atau menyanggah perolehan suara masing-masing pasangan calon.
Namun saksi No 1, Abdul Karim tegas menolak rekapitulasi KPU dengan dalih yang dikemukakannya bahwa empat kecamatan, yakni Kecamatan Seponti, Simpang Hilir, Pulau Maya dan Kepulauan Karimata dinilainya berindikasi kecurangan.
“Kami menolak, dan kami akan menempuh upaya yang lebih tinggi,” kata Abdul Karim.
Ketua KPU Dedy Efendy menilai wajar kalau pasangan Jalian-Hamdan membawa masalahnya ke Mahkamah Konstitusi. “Silakan saja ke MK karena memang diatur dalam Undang-Undang. Itu hak konstitusi, kami menghormati itu,” katanya.
Adalah waktu yang tepat setelah tiga hari pascaditetapkannya calon terpilih oleh KPU, berkas gugatan sudah harus masuk ke MK.

Kalah dengan lapang dada

Pasangan No. 3 dan No. 4 menunjukkan sikap tegas berpolitik. Melalui juru bicaranya masing-masing, dua kandidat yang kalah dengan besar hati menerima kekalahan.
Pasangan H Ibrahim Dahlan-Ngadikun melalui juru bicaranya, Abdul Rani, menerima hasil Pemilukada. “Inilah demokrasi di negara kita. Kalah dan menang itu hal yang sudah biasa,” kata Abdul Rani didampingi Gusti Imran Noor SE yang diberi mandat ID-N sebagai saksi.
Abdul Rani juga mengakui kemenangan lawan politiknya H Hildi Hamid-Idrus. Diharapkan, pasangan pemenang Pilkada 2013 ini dapat membawa kemajuan Kabupaten Kayong Utara lima tahun ke depan.
“Untuk sekarang ini, kami memberikan dukungan kepada pasangan yang menang. Tapi lima tahun ke depan kami pasti siap berkompetisi lagi,” ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta rapat pleno terbuka.
Dia juga menyeru kepada masing-masing pendukung pasangan calon untuk bersikap dewasa dalam berpolitik. Terlebih kepada masing-masing pasangan calon diharapkannya dapat menenangkan masa pendukungnya.
“Hapuskan segala dendam kesumat, mungkin ini kesuksesan kita yang tertunda dan kita masih memiliki kesempatan untuk mencoba lagi,” ujarnya bijak.
Kepada pasangan nomor 1, Jalian-Hamdan Harun dan para pendukungnya, Abdul Rani menyampaikan pesan agar lebih bersabar dan dapat berpikir jernih.
“Mari kita bersama-sama berpikir untuk Kayong Utara lima tahun ke depan. Kalau kemarin-kemarin kita “musuh” dan sekarang mari kita bersahabat lagi. Khusus untuk pasangan No. 1 kalau memang tidak bisa menerima dan mau menggugat ke MK, silakan untuk mencari keadilan,” ujarnya.
Namun, Abdul Rani tetap mengingatkan agar Panwaslu tetap bekerja profesional dan memproses segala pelanggaran yang telah disampaikan.
Senada, pasangan No. 3, Syukran-Abdul Rahman melalui Rudi Darmadi juga menerima kekalahan. “Kami tidak keberatan dan menerima kekalahan ini dengan lapang dada. Mungkin sekarang belum saatnya yang muda memimpin Kayong Utara,” ucapnya merendah.
Kepada pasangan No 1, dia berpesan silakan ikuti proses hukum jika memang menolak hasil Pemilukada. “Ikuti proses hukum, dan kalau memang ada pelanggaran yang dijumpai selama Pemilukada silakan buktikan di persidangan,” pesannya.
Reporter: Kamiriludin, Editor: Mohamad iQbaL

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar