Pendidikan Perempuan Tak Lagi Timpang

Pontianak – Perkembangan perempuan Kalbar saat ini semakin pesat. Persentase pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi jomplang (berat sebelah) sebagaimana data yang dimiliki Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam hal pendidikan.
“Sekarang ini untuk perempuan dan laki-laki sudah tidak lagi jomplang, dengan artian sudah sama rata. Apalagi didukung dengan program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ungkap Hairiah, anggota DPD RI kepada wartawan usai seminar Konsultasi Publik dan Konfercab II Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Pontianak di Hotel Transera, Sabtu (22/12).
Peningkatan SDM, diakui Hairiah harus dilakukan sedini mungkin. Ini tanggung jawab pemerintah serta seluruh pihak, terutama dalam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan menggeluti bidang-bidang kemasyarakatan. “Terutama untuk peningkatan SDM yang dibantu dengan pengadaan serta pemberdayaan yang harus dilakukan dengan pola dari sistem pemerintahan dengan target masyarakat,” tutur wanita berkerudung ini.

Kalbar sendiri, dikatakan senator asal Kalbar ini memiliki kawasan yang sangat luas, sehingga bidang pendidikan, kesehatan, serta bidang lainnya lebih sulit untuk dijangkau. Lebih tertantang bagi seluruh pihak dengan target peningkatan wawasan terhadap kaum perempuan. Sebagai contoh untuk indeks pembangunan manusia (IPM), perempuan merupakan salah satu faktor menentukan naik atau tidaknya di satu daerah.
“Meski faktor kawasan pedalaman yang kurang terjangkau serta adanya konflik, menjadikan peningkatan IPM juga berpengaruh, ditambah dengan adanya dukungan program pemerintah di berbagai kawasan juga perlu dilakukan,” jelas Hairiah.
Anggota DPRD Kota Pontianak Uray Henni mengatakan pengaruh perempuan sendiri terhadap pembangunan, khusus di Kota Pontianak dan Kalbar sudah semakin baik. Didukung dengan semakin banyaknya perempuan menggeluti bidang politik, meningkat 13 persen pada 2012. “Di tahun 2012 ini sesuai dengan verifikasi parpol yang telah selesai dilaksanakan, untuk pendaftaran kaum perempuan di parpol meningkat 13 persen,” jelas Henni.
Meski meningkat, Henni mengakui belum sebanding dengan harapan bersama. Karena dari sekian banyaknya parpol, enam di antaranya tidak lulus verifikasi dikarenakan kurangnya suara perempuan yang harus memenuhi kuota sebesar 30 persen. “Ini yang masih kita sayangkan,” kata legislator Hanura ini.
Dunia politik seharusnya dapat dijadikan kaum perempuan untuk menyuarakan hak serta kewajibannya. Tentunya hak yang sama dengan kaum pria. “Seharusnya kaum perempuan dapat menyuarakan suara mereka melalui bidang politik, selain juga mengawasi jalannya pembangunan sesuai dengan harapan dari masyarakat luas,” jelasnya.
Henni mengungkapkan, sosialisasi sendiri telah dilakukan kepada kaum perempuan, meski pada saatnya masih kurangnya ketertarikan perempuan terhadap politik di Kalbar masih terjadi.
“Memang dukungan kepada perempuan untuk menggeluti dunia politik penting, agar suksesnya perempuan di bidang ini dapat berjalan lancar dan sukses demi pembangunan di Kalbar,” ungkap Henni. (dna)