LAPORAN
KERJA
KOALISI
PEREMPUAN INDONESIA CABANG PONTIANAK
TAHUN
2012
OLEH
:
KOALISI
PEREMPUAN INDONESIA CABANG PONTIANAK
TAHUN
2012
I.
Update Perkembangan Organisasi
Selama tahun 2012
anggota KPI cabang Pontianak bertambah
sebanyak 60 orang yang terdata pada saat pelaksanaan Konferensi Cabang II pada
tanggal 22 Desember 2012. Dan saat ini jumlah keseluruhan anggota KPI cabang
Pontianak adalah 360 orang. Sedangkan untuk perkembangan Balai Perempuan sampai
saat ini bertambah 1 ( satu ) yaitu Balai Perempuan Mutiara Tenggara, sedangkan
cabang tidak ada penambahan di tahun 2012. Saat ini KPI cabang Pontianak
terdiri dari 9 ( sembilan ) Balai Perempuan yaitu BP Kalengkang, BP Nusa Indah,
BP Seruni, BP Teratai Putih, BP Corak Insang, BP Khatulistiwa, BP Lancang
Kuning, BP Mutiara Tenggara, dan BP Tengkawang dan ada 1 ( satu ) desa
potensial untuk pembentukan Balai Perempuan. KPI cabang belom bisa terbentul
lagi untuk daerah-daerah lain di Pontianak mengingat keterbatasan SDM dan
kemampuan memanajemen organisasi sehingga cabang baru terbetuk 1 ( satu ) yaitu
KPI cabang Pontianak saja. Selain Balai Perempuan ada juga Kelompok Kepentingan
yang terdiri dari 4 ( empat ) Kelompok Kepentingan yaitu, Kelompok Kepentingan
Informal, Ibu Rumah Tangga, Profesional dan LBT, dimana masing-masing Kelompok
Kepentingan terdiri dari 30 ( tiga puluh ) orang anggota. Dan belum ada satupun
anggota yang pernah mengikuti Pendidikan Kader Dasar, Pendidikan Kader Menengah
dan Pendidikan Kader Lanjutan. Berikut ini identifikasi persolalan, potensi dan
strategi pengorganisasian dari setiap kelompok kepentingan :
1. Kelompok
Kepentingan Profesional
a.
Guru PAUD
1. Permasalahan
·
Honor
guru PAUD masih sangat rendah Rp 150.000,-/bulan, padahal pendidikan usia dini
merupakan pendidikan awal/dasar
·
Persyaratan
waktu menjadi guruhonor PAUD minimal 5 tahun terlalu lama untuk mendapatkan
NUPTK
2. Usulan
·
Peningkatan
honor 2 kali UMR
·
Waktu
untuk mendapatkan NUPTK dipendekkan
b.
Pengangkatan Guru Honor
1. Masih banyak tenaga honor yan belum diangkat
menjadi PNS
2. Sertifikasi guru honor yang sudah
memenuhi jangka waktu sudah cukup belum terakses
c.
Peningkatan Upah Karyawan Swasta
1. UMR masih terlalu kecil tidak seimbang
antara kebutuhan hiduo dan pemasukan
2. Jamsostek untuk karyawan swasta
d.
Bidang Hukum
1. Adanya pembatasan jumlah pemohon
keadilan dalam perkara prodio
2. Adanya persyaratan persidangan
pembuatan akta kelahiran
e.
Lulusan Tenaga Medis
Tenaga medis yang belum diangkat dijadikan tenaga sukarela
tanpa honor
f.
Hak LIbur Untuk Tenaga Pendidik
Kalender pendidikan sudah tidak berfungsi karena sudah
diwajibkan mengikuti kalender PNS
g.
Aktivis
Belum adanya keringanan biaya pendidikan untuk
putra/putrinya
2. Kelompok
Kepentingan Rumah Tangga
Permasalahan
a. Ibu Rumah Tanga tidak pernah dilibatkan
dalam Musrenbang dan Salembang
b. Failitas yang kurang memadai untuk
posyandu Balita dan Lansia
c. Belum adanya bantuan untuk pendidikan
anak usia dini
d. Sulitnya pengembalian oleh sipeminjam
dalam simpan pinjam di koperasi
e. Biaya sekolah bagi anak masih mahal
Usulan Program Kerja
a. Pelatihan dasar keanggotaan KPI
b. Penguatan kelompok kepentingan IRT
dalam membangun potensi diri
3. Kelompok
Kepentingan Informal
a. Jenis Usaha
·
Kerajinan
·
Makanan
ringan
·
Kuliner
·
Jasa
b. Permodalan
·
Modal
sendiri
·
Dana
KUR
·
PNPM
·
Koperasi
·
CU
·
PEKKA
·
Telkom
Kendala
·
Sulitnya
pemasaran
·
Sulitnya
mendapatkan IPRT/label halal
·
Kurangnya
pelatihan yang berkesinambungan
·
Packing
·
Kurangnya
promosi
·
Transportasi
·
Kurangnya
tenaga kerja
·
Kurangnya
kreativitas dalam produk
·
Kurangnya
pembukuan administrasi
c. Peluang Usaha
·
Pemasaran
yang luas
·
Permodalan
yang sebesar-besarnya
·
Membuka
lapangan kerja
·
Menjadi
pengusaha sukses
4. Kelompok
Kepentingan Transgender
Masalah
1. Takut tidak diterima dilingkungan
keluarga dan lingkungan masyarakat
2. Stigma dan diskriminasi
3. Dianggap menyimpang dalam agama
4. Pandangan sex yang jorok
Usulan
1. Ingin diterima dan disamakan dengan
yang lain karena lebih banyak hormone laki-lakinya dan orientasi yang berbeda
dengan yang lain
2. Pengembangan dalam bentuk kelompok
diberikan pelatihan
II.
Update Kegiatan Reformasi Kebijakan Publik
Kebijakan yang telah
di advokasi selama tahun 2012 adalah RUU Kesetaraan Gender dengan berkoordinasi
bersama Dewan Perwakilan Daerah RI, LBH PIK, dan Asa Puan ( Advokasi
Pemberdayaan Perempuan dan Anak ). Sementara ini KPI Cabang Pontianak belum terlibat
dalam proses perencanaan dan perumusan anggaran kerja pemerintah. Permasalahan
yang timbul dengan terkaitnya kepentingan Perempuan adalah perlindungan
terhadap Pekerja Rmah Tangga dan Migran, Pemberdayaan UKM, Pelayanan Posyandu
dan Lansia, PAUD, maraknya KDRT, dan masih banyak lagi yang lainnya. Penyaluran
Raskin yang tidak merata juga menjadi topic yang sangat menarik di daerah
Pontianak sehingga KPI Cabang Pontianak memiliki inisiatif untuk melakukan
audiensi serta dialog interaktif di TVRI bersama dengan Kepala Dolog Kalbar,
diskusi public dan seminar dengan mengangkat tema Pembangunan Berkelanjutan
Paska MDg 2015 serta menghadiri Public Campaign tentang Human Trafficking.
III.
Manajemen Organisasi
Adapun program-program
kerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1. Mendorong
terbitnya RUU tentang Kesetaraan Gender
2. Sosialiasi
kepada Balai-balai Perempuan tentang KDRT.
3. Sosialisasi
melalui Talkshow Goes To school tentang Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak
serta Sexology.
4. Kegiatan
internal untuk penguatan struktur organisasi melalui diskusi antar balai,
pendataan anggota balai.
5. Memberikan
pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Kampanye
anti kekerasan dan trafficking bagi
perempuan dan anak.
Program kerja ini dapat dilaksanakan selama tahun 2012
berkat kerjasama dan koordinasi yang baik dari semua pengurus serta adalanya
dukungan dari berbagai pihak yang memberikan support baik secara moril maupun
materiil malalui proposal yang diajukan kepada pihak-pihak yang tidak mengikat
serta pendanaan yang berasal dari kas pribadi cabang. Untuk iuran pengurus
sendiri di cabang tidak menarik iuran anggotanya, tetapi untuk balai sendiri
mereka menarik iuran anggotanya itupun tidak semua balai. Dari 9 Balai yang ada
hanya 1 balai saja yang memungut iuran anggota. Mekanisme standar manajemen
baik SOP Keuangan, SOP Program dan lain-lain belum dimiliki KPI Cabang
Pontianak.
Demikianlah laporan kerja ini kami sampaikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar